Daily Journal

Orang-orang punya kehendak dasar yang berubah-ubah tiap waktu, mengikuti zaman yang semakin berkembang. Dulu orang cuma butuh makan, lalu butuh sandang dan tempat tinggal. Ketiganya dianggap kebutuhan paling pokok, dengan makan di urutan teratas. Tapi kini semua sudah berubah.

Pemerintah telah memberlakukan peraturan kantong plastik berbayar melalui Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 1230/PSLB3-PS/2016. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRI) juga menyepakati penggunaan kantong plastik berbayar di ritel-ritel modern terhitung mulai tanggal 21 Februari 2016. Harga yang dipatok adalah 200 rupiah.

Pemberlakuan aturan ini sudah tepat, meskipun untuk saat ini baru diberlakukan di ritel-ritel modern. Sementara itu, untuk pasar-pasar modern yang 2-3 kali lipat lebih banyak menghasilkan sampah plastik belum tersentuh kebijakan ini.

Kebijakan ini menurut saya adalah kampanye positif untuk mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik. Artinya pemerintah melakukan langkah persuasif mengajak masyarakat berpikir-pikir dulu sebelum menggunakan kantong plastik.

Ketika belum dicanangkan saja, aturan ini sudah banyak dibicarakan, ditambah lagi soal-soal dampak sampah plastik dan bagaimana masyarakat sudah terlalu banyak mengotori lingkungan dengan sampah plastik juga dibicarakan. Ada proses edukasi terhadap masyarakat.

Sebagian pihak menilai kebijakan ini tidak efektif karena harga yang dipatok terlalu murah. Tetapi tunggu dulu. Dengan harga 200 rupiah, yang tidak seberapa itu, konsumen bisa saja mengalami efek jera.

Kira-kira gambarannya seperti ini. Untuk membeli sebuah odol seharga 5000 rupiah, misalnya, plus kantong plastik, konsumen harus mengeluarkan 5200 rupiah. Jika menyetujui menggunakan kantong plastik, ia harus punya uang receh 200 rupiah. Jika tidak punya, ia mungkin akan bayar 5500 rupiah dengan kembalian 300 rupiah, atau bayar 6000 rupiah dengan kembalian 800 rupiah.

Keluar dari toko, ia akan menenteng 300 rupiah. Jumlah uang yang merepotkan. Jumlah uang yang buat beli gorengan atau bayar parkir saja tidak cukup. Biasanya jumlah uang 300 rupiah diberikan ke pengamen atau disimpan di celengan. Itupun kalau punya celengan, kalau tidak punya dan tidak mau diberikan ke pengamen atau pengemis, ya harus disimpan entah di saku celana, dompet, atau diletakkan di meja dengan resiko hilang.

Sungguh merepotkan. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang, repot dan resiko hilang juga bakal berulang. Jika ia memilih tidak menggunakan kantong plastik, kelar urusan.

Menurut Roy N. Mandey, Ketua Umum Aprindo, harga 200 rupiah itu masih di bawah rata-rata biaya produksi kantong plastik plus PPN. Jadi jika dikira-kira, mungkin harga kantong plastik per lembar ada di ksiaran 200-300 rupiah. Karenanya tidak bijak jika konsumen harus membayar kantong plastik melebihi harga produksi.

Hasil penjualan kantong plastik ini, jika laku, akan dialokasikan uintuk tanggung jawab sosial perusahaan di bidang perbaikan dan pengelolaan lingkungan. Karena itu juga, barangkali, pengusaha ritel lebih siap dijadikan obyek percontohan karena telah punya mekanisme CSR.

Kebijakan kantong plastik berbayar sudah tepat. Yang harus diatur selanjutnya adalah alokasi dananya. Jangan sampai kantong plastik berbayar justru dijadikan ladang bisnis baru bagi pengusaha ritel.

"Bila kaum muda yang belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali." - Tan Malaka.


Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand up comedy-nya yang bertajuk Merdeka Dalam Bercanda mengkomparasikan generasi tahun 45 yang punya presentase orang melek huruf hanya 4,9% dengan generasi sekarang yang punya presentase orang melek huruf sebesar 90%. Orang-orang Indonesia generasi 45, kata dia, mampu melakukan hal besar, yakni membuat Indonesia merdeka meskipun hanya dengan segelintir intelektual. Sementara itu generasi sekarang, katanya, yang punya banyak intelektual tidak banyak membuat perubahan bagi bangsanya.

Menurut Pandji yang menjadi pembeda adalah orang pintar pada jaman dulu mau membagi ilmunya, orang sekarang tidak. "Kepintaran kita, tidak akan banyak berarti sampai kita mau membaginya," imbuhnya.

Kita bisa berdebat soal ukuran yang digunakan untuk menilik karya atau perubahan yang menjadi pembanding kedua generasi yang disebutkan Pandji. Tapi sampai batas-batas tertentu saya sependapat dengan opini Pandji di atas. Barangkali pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang pesat, Indonesia telah mulai meninggalkan status negara berkembang menjadi negara industri, jumlah sekolah juga sudah banyak, dsb. Tetapi dengan sumberdaya manusia yang jauh lebih melimpah dari generasi era revolusi nasional, seharusnya bangsa ini bisa berkali-kali jauh lebih baik dari sekarang.

Mungkin tesis di atas terdengar klise, tetapi bolehlah saya menulis ulang ihwal yang disampaikan Sejarawan Bonnie Triyana mengenai pandangan Romo Mangun soal anomali para intelektual Indonesia dari kacamatanya. Romo Mangun adalah tokoh yang lahir dan tumbuh di saat kolonialisasi menua dan ikut dalam pergumulannya. Menurut Bonnie, Romo Mangun adalah tokoh yang memandang sejarah dengan tidak hitam putih. Belanda tidak selalu jahat, pribumi tidak selalu baik. Orang kulit putih tidak selalu lebih jahat dari orang kulit cokelat.

Pada era pergerakan kaum intelektual dan para priyayi terbagi menjadi dua kelas: pegawai pemerintah dan aktivis pergerakan. Satu kelompok memilih hidup normal, menjadi pegawai pemerintahan kolonial dan hidup nyaman, sementara kelompok lain tidak mau bekerja di pemerintahan dan memilih berkelana di masyarakat untuk membuat gerakan. Sukarno dan Hatta, adalah dua contoh orang yang tidak mau hidup normal. Sukarno adalah lulusan ITB, sempat ditawari jadi pegawai dinas perindustrian pemerintah kolonial, tapi menolak. Hatta yang juga orang terpelajar, juga memilih tidak bekerja di pemerintahan.

Para tokoh seperti Sukarno dan Hatta telah berhasil membikin revolusi nasional. Namun, pasca revolusi nasional dan kemerdekaan tercipta, negeri ini gagal pada fase revolusi sosial, tepatnya setelah rezim Orde Baru berdiri. Pada masa Orde Baru, partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara dibatasi. Tidak setiap orang bisa ikut berkontribusi dengan menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya, dalam berkarya atau bekerja. Maka muncullah konglomerasi atau sejenisnya sebagai salah satu imbasnya.

Romo Mangun melihat, pada era orde baru, para priyayi dan kaum intelektual yang pada masa pra-kemerdekaan memilih 'hidup normal' dengan bernaung pada pemerintah kolonial, kini justru menjadi elit di pemerintahan. Para kontra-revolusi justru yang mengambil alih pemerintahan. Jadi secara tersirat, Romo Mangun barangkali ingin mengatakan, jikalau orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang mau berbagi dan berbuat untuk orang lain, seperti halnya Sukarno dan Hatta, mungkin negeri ini bakal lebih baik.

Pandji adalah seorang anak muda yang punya kepatutan untuk berbicara soal perlunya berbagi, sama halnya dengan Romo Mangun. Pandji dikenal sebagai pendiri dan pengurus yayasan yang membantu anak-anak penderita kanker, selain juga beberapa kali terlibat beberapa proyek sosial, dari membuat proyek sanitasi di daerah terpencil sampai yang tahun lalu fenomenal yaitu penggalangan donasi pembangunan masjid Tolikara. Sementara itu, Romo Mangun arsitek dan sastrawan yang dikenal humanis ini dikenang sejarah, salah satunya karena membantu para korban penggusuran proyek waduk Kedung Ombo di masa rezim Orba. Ia juga membantu masyarakat Kali Code di Yogyakarta pada tahun 80-an. Ia membuat pemukiman kumuh menjadi tertata rapi, pun menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas ketika hampir semua warga Kali Code tidak ada yang mengenyam pendidikan formal.

Berbagi adalah soal kesadaran kolektif karena sebagai obyek hidup manusia selalu berkembang, selalu menemui hambatan, dan sebagai makhluk sosial setiap manusia akan terus bergantung pada yang lain. Pendek kata, manusia perlu tolong-menolong. Tidak semua orang bisa jadi seperti Sukarno, Hatta, Romo Mangun, atau Munir, yang mengorbankan banyak hal untuk menolong orang lain. Jumlah orang baik dalam sebuah koloni masyarakat bisa jadi banyak, tapi yang bisa selevel tokoh-tokoh itu tentu terbatas. Oleh karenanya barangkali daftar pahlawan nasional hanya sampai 169 dan penghargaan semacam Yap Thiam Hien cuma diberikan setahun sekali untuk seorang saja.

Tapi atas nama kesadaran kolektif, tokoh-tokoh itu ada dan apa yang mereka perbuat dicatat dan disebarluaskan agar jadi pelajaran. Kelak jika generasi selanjutnya tidak bisa menjadi duplikasi para tokoh-tokoh itu, setidaknya bisa terilhami untuk berbuat kebaikan. Itu juga kenapa di tulisan ini saya ambil contoh Pandji yang seharusnya tidak cukup jauh untuk diteladani kerja-kerja sosialnya.

Walaupun tidak mahir-mahir amat, Anda dan saya bisa kuliah dengan dibiayai uang APBN, bisa sekolah, dan bisa punya ilmu, sementara banyak kawan-kawan lain tidak. Saya kira, Anda dan saya punya banyak contoh kawan yang mau korban waktu, benda, pikiran, dan tenaga untuk berbagi. Tetapi contoh yang tidak melakukan itu barangkali juga ada. Tidak menutup kemungkinan kita termasuk yang belum punya kesempatan melakukan kegiatan berbagi. Oleh karenanya selagi berbagi belum menjadi kesadaran kolektif, ajakan untuk berbagi akan terus ada.

Pada acara Indonesia Lawyers Club di TV One 14 Mei 2015, pelatih Persija Jakarta, Rahmad Darmawan, menyesalkan bagaimana perpecahan dalam sepakbola Indonesia telah berimbas ke dalam banyak aspek. Ketika terjadi konflik internal PSSI pada tahun 2012, hingga terpecahnya liga menjadi ISL dan IPL, katanya, pelatih, pemain, dan media ikut terpecah menjadi dua. Yang pro terhadap satu liga dan yang pro terhadap liga yang lainnya.

Rahmad Darmawan tidak berlebihan. Nyatanya masyarakat bola pun terpecah, ada yang pro terhadap ISL ada pula yang pro terhadap IPL. Salah satu indikasinya adalah supporter yang hanya mendukung pengelola liga yang diikuti kesebelasannya saja. Yang lebih parah lagi, dapat dirasakan bagaiamana arus informasi juga mengerucut soal mendukung atau memojokkan salah satu dari dua kubu PSSI yang bertikai.

Tahun-tahun itu adalah salah satu masa paling kelam bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat setelahnya sering terpolar menjadi dua kubu ketika ada hajatan atau perkara besar. Saat Pilpres misalnya, saat kenaikan BBM, dan belakangan saat terjadi Tragedi Mina pada pelaksanaan haji tahun ini, sebagian orang sekonyong-konyong melabeli media sesuai pihak mana yang didukung atau disudutkan dalam pemberitaanya.

Jika ada media yang beritanya terkesan memojokkan pemerintah Arab Saudi, maka akan dilabeli pro-syiah. Sementara itu jika ada media yang beritanya cenderung mengungkapkan keterlibatan orang-orang Iran dalam kejadian tersebut, barangkali tidak akan dilabeli pro-syiah. Penulis Asma Nadia, yang menulis sebuah opini berjudul "Karpet Merah Perenggut Nyawa" di rubrik Resonansi Republika pun dianggap memojokkan salah satu pihak padahal dalam tulisannya ia juga menuliskan bahwa lansiran yang ia sampaikan itu sudah dibantah pihak terkait.

Salah satu bukti kunci mengenai kejadian tersebut, yakni video CCTV di lokasi kejadian, belum diedarkan untuk publik. Pihak penyelenggara Haji Arab Saudi mengklaim keamanan yang diterapkan sangat ketat, salah satunya dengan adanya video CCTV di banyak titik. Seperti diungkapkan dalam video yang dirilis AP Archive berikut.


Jika video CCTV diterbitkan, saya yakin, saling tuding dan saling tuduh berhenti. Pasalnya penyebab terjadinya kejadian akan dapat diketahui publik.

Salut buat pengamanan ketat Pemerintah Arab Saudi. Semoga segera setelah penyebab kejadian terungkap, salah satunya dengan bukti valid berupa video CCTV, masyarakat dan media tidak lagi terpecah. Hal ini sekaligus menjaga kredibilitas penyelenggaraan haji bagi negara tersebut.

Nantinya, kejadian semacam ini jika mampu diselesaikan dengan validasi yang baik, akan menjadi preseden bagi kasus-kasus selanjutnya. Yakni, bagaimana otoritas yang paling dekat dan paling mengetahui suatu peristiwa mampu mencegah persebaran informasi yang serampangan dengan mengambil tindakan tegas yang menenangkan dan memberi rasa keadilan bagi semua pihak.

Waktu itu hampir pukul lima pagi. Bapak saya membangunkan saya yang tertidur lelap di kamar adik saya. Dengan rasa nyeri di tulang belakang karena tidur telentang tanpa bantal semalaman, saya bergegas pergi ke masjid menyusul bapak yang berangkat lebih dulu.

Hari itu hari ke-7 lebaran. Jamaah masih konsisten. Ada satu shaff terisi penuh dengan jamaah yang itu itu saja dari dulu. Masjid di kampung kami biasanya agak ramai ketika maghrib dan isya', tetapi di waktu-waktu sholat yang lain biasanya hanya ada 10-15 orang yang hampir selalu sama setiap harinya. 10-15 orang itulah yang saya temui subuh itu.

Waktu itu saya terlambat ikut sholat subuh dan hanya menjadi makmum masbuk. Selesai sholat saya ikut mendengarkan kultum dari seorang jamaah yang tak lain adalah ketua takmir masjid. Kali ini temanya agak situasional. Ia tidak membahas kitab-kitab seperti Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, atau doa-doa harian seperti yang biasa ia kultumkan, melainkan membahas isu Tolikara.

Awalnya ia membahas kronologis kejadian peristiwa Tolikara menurut versi yang ia tahu. Selanjutnya ia menceritakan dua hal mengenai gesekan agama di Papua. Pertama, ia menceritakan seorang pekerja asal Jawa yang bekerja di sebuah daerah di Papua. Pekerja tersebut, kata ia, diancam akan dibunuh oleh warga setempat hanya karena ia seorang muslim. Si pekerja tidak jadi dibunuh karena mengaku (berbohong) punya kesaktian yang bisa membuat orang-orang yang punya niatan membunuhnya mati.

Kedua, kali ini agak general. Ia menceritakan bahwa di Papua sedang ada gerakan untuk menjadikan Papua sebagai daerah istimewa kristen, layaknya Aceh tapi versi kristen. Ia kemudian menjabarkan, di Aceh beberapa hukum islam diadopsi menjadi peraturan umum, seperti kewajiban berhijab yang diberlakukan kepada seluruh wanita Aceh apapun latar belakang agamanya. Di Papua, lanjut ia, kira-kira akan seperti itu tetapi versi kristen.

Di akhir kultum ia menyimpulkan bahwa jika umat islam menjadi mayoritas maka semua kelompok agama terlindungi, namun jika umat islam menjadi minoritas maka sering mengalami diskriminasi. "Seperti di kampung kita, umat Nasrani di kampung kita tidak pernah kita ganggu," katanya.

Ia juga menambahkan perkataan sebelum mengakhiri kultum bahwa demikianlah informasi-informasi yang ia dapat mengenai kondisi di Papua. Ia menunjukkan sebuah isyarat bahwa barangkali ada informasi lain yang tidak seperti informasi yang ia terima dan mungkin bertentangan.

Saya telah membaca laporan dari Aghnia Adzkia dari CNN Indonesia: soal Rumah orang-orang Kristen di Tolikara yang dijadikan tempat mengungsi bagi warga muslim; kisah orang kristen Tolikara yang menghibahkan tanahnya untuk masjid; atau kisah kepala suku setempat (Kristen) yang menyerukan warga untuk menyelamatkan rumah ustadz Ali Mukhtar (ustadz dari Jawa) begitu ia mendengar tentang kerusuhan di Tolikara. Andai bapak ketua takmir banyak membaca referensi berita semacam ini, mungkin ia akan tahu satu kasus saja tidak bisa digeneralisasi untuk menentukan keadaan suatu komunitas atau masyarakat. Inilah mengapa kita perlu adil sejak dalam pikiran.

Bapak ketua takmir tersebut adalah orang yang bagi saya sangat berjasa membumikan dakwah Islam di kampung kami. Jika dibandingkan 15 tahun yang lalu, jamaah masjid sekarang mau lebih sibuk untuk mencari dalil mengenai hal-hal keberagamaan.

Maka tak heran, jika suatu kali di beranda masjid saya menjumpai bapak-bapak yang berdiskusi mengenai boleh tidaknya mengadakan aqiqah setelah 7 hari kelahiran, misalnya. Tak heran pula, kegiatan yasinan dan semacamnya sudah tidak pernah dilakukan di lingkungan masjid sejak belasan tahun lalu karena jamaah menganggap tidak sesuai dengan tuntunan Qur'an dan Sunnah yang mereka pahami.

Bapak ketua takmir tersebut adalah sosok penting yang membawa jamaah merasa bahwa mempelajari ilmu adalah sebuah kemeriahan penting sebelum beramal. Tapi toh, sebagai manusia biasa ia tentu tak luput dari kejumudan.

Sebagai seseorang yang ingin fair dalam mencermati suatu peristiwa saya menolak untuk tidak skeptis atas informasi-informasi yang saya dapat, sebagaimana informasi mengenai Papua dari bapak tersebut. Tentu karena ia bukan seorang jurnalis yang punya data faktual mengenai hal-hal yang ia ceritakan. Ia tak punya catatan dari narasumber, tak punya dokumen, atau semacamnya. Tentu sangat sah bagi saya untuk tidak langsung mempercayai informasi-informasi yang ia ceritakan subuh itu.

Bahkan jika ada seseorang yang menyampaikan pelajaran agama sekalipun, tetapi tidak menunjukkan keilmiahan dalam pelajarannya, bagi saya akan susah untuk menerimanya.

Agama, ilmu alam, ilmu pertanian dan bidang-bidang lainnya, punya ahlinya masing-masing. Jika kita mencari tahu, maka akan kita dapati bahwa para ahli agama punya metode yang sangat teratur dan ketat untuk mempelajari bidangnya. Para ahli hadits punya metode untuk mempelajari hadits, sebagaimana para ahli tafsir juga memilikinya, dan seterusnya. Saya tidak punya pengetahuan mendalam soal agama, tetapi jika anda bertemu dengan kalangan santri bisa diobrolkan bagaimana sebenarnya ilmu agama perlu digali secara ilmiah.

Bapak ketua takmir tersebut adalah orang yang mau berdisiplin mengkaji ilmu agama, ia menimba ilmu pada ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren lalu bermurah hati membagikan pelajarannya pada jamaah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ia bukan jurnalis atau saksi langsung kejadian-kejadian yang ia ceritakan. Jadi mudah-mudahan saya bisa nyaman mengatakan bahwa informasi yang ia terima belum tentu benar.

Agak disayangkan memang, begitu banyak peristiwa-peristiwa sosial di masyarakat yang disisipkan dalam tulisan-tulisan atau pesan-pesan agama namun miskin data. Kalau tidak percaya coba buka kembali status-status di media sosial atau komentar-komentar terkait isu Tolikara bikinan orang yang dalam kesehariannya juga gemar menyebarkan pesan-pesan dakwah. Saya yakin akan dua jenis: yang satu banyak berkomentar seakan tahu betul peristiwanya dan satu lagi terlihat sangat berhati-hati dalam berkomentar.

Kita akan mendapati bagaimana ketinggian ilmu seseorang ditunjukkan dengan sikapnya yang berhati-hati dalam menanggapi suatu peristiwa. Begitulah para ulama.

Sebagaimana ilmu agama, jurnalisme juga punya seperangkat metode. Metode yang membimbing orang-orang dalam membuat karya jurnalistik. Jika seseorang pengemban dakwah agama juga merasa perlu menanggapi dan menyebarkan isu-isu sosial dimasyarakat sebagai bagian tanggung jawab dakwahnya, seharusnya ia juga berkemauan menggali warta secara disiplin sebagaimana disiplinnya ia dalam menggali ilmu agama.

Good night,

Now i would like to comment to an article in a website Pandit Football Indonesia. Yeah, something bad happened in Surabaya. Saleh Ismail Mukadar, a former manager of Persebaya Surabaya 1927 Football Club was punched on his face when he gave some comments in a live show about football condition in surabaya.

We know that Persebaya break into 2 parts, Persebaya and Persebaya 1927, while PSSI accommodate Persebaya as a legal club and Persebaya 1927 as a illegal one.

But, i don't wanna comment about this Persebaya dilemma. I just have some suggetions to those guys who punched Saleh Mukadar and made a mess. Guys, if you have a revenge or something else to someone, you have to be smart.

Don't do it in a live camera, even less at a live talk show. Do it in a private room, or somewhere else there is no camera there. But, it is preferable you don't do it at all. Revenge is bad. No, i'm kidding.

As Pandji Pragiwaksono said: "Someone who uses physical strength to solve the intellectual problem, shows he lost his mind to finish it intellectually".

Just give a space for a discussion to solve the problem. Be smart.

Okay, hope everything gonna be better. You can check videos below for detail.

Rekan yang kami kenal humoris, kritis, sederhana, punya IPK lumayan, amat Chelsea, dan punya banyak bahan bicara untuk dibikin tawa itu jadi obyek pembicaraan dua hari belakangan. Erfas Maulana, rekan yang saya tahu update status di Facebook mengenai 10 soal PR matematika adiknya beberapa hari lalu yang 8 diantaranya disalahkan oleh guru--dalam pandangan Erfas kesemua soal itu harusnya benar--ceritanya diangkat media.

Dalam kaidah penulisan tulisan jurnalistik, dikenal beberapa kriteria yang dapat menentukan nilai kelayakan berita. Dalam kasus Erfas, karena ia rekan kami di jurusan, maka berlaku kriteria proximity (kedekatan). Artinya, berita tentang seseorang atau suatu hal yang dekat dengan pembaca berita akan lebih menarik untuk dibaca. Maka wajar jika berita tentang PR adik Erfas yang tersebar menarik bagi kami. Tak heran, banyak rekan kami yang men-share berita-berita tentang PR adik Erfas ini di akun media sosial, begitu juga dengan orang-orang lain yang kenal dekat dengan Erfas. Ini lumrah.

Bagi saya kasus Erfas ini tidak hanya mengandung kriteria proximity, tetapi juga mengandung kriteria unusualness (ketidakbiasaan). Unsur unusualness yang saya maksud adalah: guru yang harusnya pintar bisa salah fatal mengoreksi soal matematika sederhana anak kelas 2 SD. Maka, berita ini pun tersebar luas karena, dalam pandangan saya, mengandung unsur unik atau unusualness.

Tapi sayangnya, sebagian orang yang menyebarkan tautan-tautan tentang berita tersebut menyertakan caption-caption yang cenderung salah tujuan dan beberapa malah terdengar provokatif. Beberapa orang seperti mendukung Erfas untuk meneruskan--apabila tidak boleh dikatakan memperpanjang--masalah ini. Padahal ia boleh dibilang telah menuntaskan masalah ini.

Ia mengatakan telah menemui guru yang bersangkutan, berdiskusi dengannya, dan bahkan ia juga meminta maaf padanya, meskipun dalam pandangan saya Erfas tidaklah sepenuhnya salah. Guru pun tak menyalahkan Erfas.

Erfas awalnya merasa gerah karena 8 dari 10 soal PR matematika yang ia ajarkan pada adiknya disalahkan oleh guru hanya karena berbeda konsep pengerjaan. Menurut guru, sesuai pada buku, 3x4=4+4+4, sementara itu menurut Erfas hal itu sama saja dengan 3x4=3+3+3+3 karena hasil pengerjaannya sama. Dalam pernyataannya, Erfas mengatakan tidak ingin adiknya down hanya gara-gara PR yang sudah benar disalahkan oleh guru dan si adik tak tahu di mana letak kesalahannya. Tentu menjelaskan konsep matematika seperti itu kepada adik Erfas yang baru kelas 2 SD tidaklah mudah. Lalu ia memposting hal ini di Facebook, dan status Facebook-nya diangkat media.

Berita yang menyebar ini lalu 'berbuntut panjang' karena ada penggeneralisiran. Ada yang menganggap opini Erfas mengenai kondisi personal sang guru juga mencerminkan kondisi para pendidik di Indonesia saat ini. Juga, seperti pada kasus Erfas, guru-guru di Indonesia tidak cukup mampu menjelaskan konsep matematika seperti itu pada anak-anak belia, dan masih banyak lagi. Apakah hal ini salah? Bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Tetapi bagi saya, menuntut Erfas untuk terus memperpanjang masalah ini tidaklah tepat, apalagi menyalahkannya karena konsep matematikanya yang tidak pas.

Meskipun pada akhirnya berita ini diangkat oleh media, karena--barangkali--mengandung unsur unusualness (ketidakbiasaan), lalu mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, Erfas yang saya kenal bukanlah orang yang akan secara serta merta memanfaatkan hal ini untuk hal-hal remeh seperti mengharap disorot terus menerus oleh media atau dikultuskan sebagai pembuat opini yang vokal. Mendorongnya untuk terus menerus mempermasalahkan hal ini adalah sesuatu yang konyol, Guru yang bersangkutan pun saya yakin juga telah berinstropeksi atas kejadian ini. Pada intinya, masalah personal Erfas dengan sang guru telah usai.

Sungguh, ia yang saya kenal, adalah orang yang dewasa dan selalu mengedepankan berpikir luas. Buktinya ia mau berdiskusi dengan guru yang bersangkutan dan bukan memperpanjang masalah ini. Dalam setiap twit-twit dan status-status berisi kritikan atau humor yang kerap ia lontarkan di sosial media pun ia selalu 'berhati-hati' dan selalu berbicara dengan dasar informasi.

Jika toh--seperti yang diberitakan--kemudian hari akan ada LSM, Kemendikbud, atau instansi manapun yang berniat 'memperpanjang' masalah ini, itu di luar kewenangan Erfas. Bisa jadi, berita ini juga akan 'mencambuk' pihak-pihak yang merasa terkait untuk berbenah diri. Tetapi, bagi saya Erfas telah menyelesaikan masalah ini dengan baik. Nama Erfas tak perlu digunjing terus menerus dan dipersalahkan, ataupun dikultus-kultuskan. Toh, ia sudah menyelesaikan masalah ini. He faced it like a true gent!

Jum'at malam 5 September 2014, perempatan Pasar Jatingaleh masih sangat ramai. Baru beberapa menit lewat waktu Isya' saat itu, saya dan Mas Trio yang membonceng di belakang mengendarai sepeda motor. Ia cukup resah sewaktu kami bertemu dua orang polisi yang mengatur lalu lintas di perempatan. Maklum, ia tak pakai helm.

Sejak 2-3 tahun lalu saya telah menggemari film-film kolosal, tepatnya sejak melihat The Patriot di televisi (tanpa ada embel-embel agar dibilang hipster atau sok anti-mainstream). Lebih spesifik lagi saya menyukai genre hystorical colossal war movie, film yang menceritakan mengenai situasi perang di masa lampau dengan memainkan banyak figuran.

Genre film favorit saya ini memang agak spesifik, tidak hanya film peperangan semata, tidak hanya juga film epic yang menceritakan masa lampau dengan pakaian-pakaian dan properti bernuansa kuno [i.e: film Vanderwijk karya Hamka itu, di bawah Naungan Ka'bah, Titanic, Soegija, atau Si Pitoeng], dan tidak hanya juga film-film yang orang sebut sebagai sword-and-sandal movie yang acap kali menonjolkan sisi individualistik pemeran utama [i.e: Troy, Connan the Barbarian, Salomon Kane, Hercules, Rurouni Kenshin, Little Big Soldier, atau Robin Hood-nya Kevin Kostner].

Genre hystorical colossal war movie yang saya maksud adalah gabungan antara history, war, dan kolosal, yaitu film peperangan dengan setting lawas dan dengan banyak figuran yang berperan. Mel Gibson adalah salah satu kreator terbaik dalam genre ini dengan karyanya The Patriot dan Brave Heart. Belakangan Mel Gibson juga dikabarkan akan membuat film tentang Viking. Tentunya karya teranyar Mel Gibson ini akan sangat saya nantikan.

Beberapa film dengan setting dan properti klasik tidak cukup enak untuk ditonton, meskipun sepertinya diusahakan untuk menjadi film kolosal. Sebut saja Arn the Knight Templar, sebuah film yang menceritakan mengenai seorang kesatria templar yang 'dibuang' ke Jerusalem. Bagi saya, cerita yang disuguhkan dalam ATKT tidak cukup detail karena unsur penting film kolosal --figuran yang banyak-- tidak ada. Nyatanya film ATKT pun tidak mendapat rating yang baik di IMDB. Bagi saya film tersebut minus satu unsur penting, 'kolosal'.

Sisi paling menarik dari genre hystorical colossal war movie adalah kenaturalan (ada kosakata yang lebih tepat?) adegan demi adegan dalam film. Keseruan dalam film juga tidak dibangun dengan efek-efek teknologi modern seperti film-film science fiction atau efek-efek magis seperti dalam film-film fantasi. Dengan kata lain, menurut saya, setting yang alami di tempat-tempat yang luas, tata rias dan busana yang detail, dan peran figuran yang jumlahnya begitu banyak merupakan hal-hal yang membuat film ber-genre ini sangat menarik untuk ditonton. Unsur-unsur itulah yang mampu membuat adegan demi adegan terperinci dengan baik dan terlihat nyata.

Jika boleh memberi rekomendasi, berikut film hystorical colossal war movie favorit saya selain dua judul karya Mel Gibson di atas: Robin Hood (2010), Seven Samurai, Red Cliff, Kingdom of Heaven, the Last of the Moehicans, Saving Privat Ryan, the Deer Hunter, A Bridge too Far, Days of Glory, Platoon, Full Metal Jacket, Letters from Iwojima, the Red Line, dan the Last Samurai. Sebagian memang tidak se-kolosal film-film Mel Gibson, terutama film-film dengan setting Perang Dunia, tapi setidaknya film-film tersebut punya cerita (drama) yang kuat sehingga cukup seru untuk ditonton

[picture taken from longislandarcheology.wordpress.com]

Andrew Laeddis (Leonardo DiCaprio) adalah pengidap schizophrenia --ketidak warasan yang ditandai dengan kehilangan kontak pada kenyataan, halusinasi, pikiran abnormal, dan terganggunya fungsi sosial-- paling cerdas dari semua pengidap sindrom tersebut di dunia nyata maupun dunia fiksi yang saya tahu. Mungkin anda pengidola fanatik Leo DiCaprio sehingga menganggap di film Shutter Island, Andrew Laeddis atau Edward Daniels dijebak dalam sebuah konspirasi oleh Dr. John Cawley (Ben Kingsley) dan segenap staff rumah sakit Ashecliffe.

Saya tak menyalahkan anda. Tapi bagi saya, adegan di akhir cerita yang menunjukkan lenyapnya pistol yang Andrew Laeddis todongkan ke arah Dr. John Cawley, menunjukkan Andrew Laeddis sedang berhalusinasi. Sesuatu yang hanya ada pada indera dan pikiran pengidap schizophrenia.

Tempat tinggal saya dekat dengan sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarga tersebut mengalami ganguan kejiwaan. Pria malang yang sudah saya kenal sejak kecil itu bernama Purka (bukan nama sebenarnya). Banyak versi mengenai cerita dibalik kegilaannya. Ada yang mengatakan ia gila karena hasratnya untuk memiliki motor tidak dipenuhi oleh orangtuanya, sehingga Purka kerap terlihat berjalan kaki keluar rumah mengenakan helm. Ada juga cerita yang mengatakan dahulu kepalanya terbentur karena terjatuh saat mengikuti sebuah lomba lari. Isu tentang penyebab kegilaannya yang paling tragis adalah karena cintanya ditolak oleh seorang gadis.

Purka kerap berbicara menggunakan bahasa Indonesia baku dan 'sok' intelek. Sesuatu yang mengingatkan saya pada sosok Toni Blank, salah satu penghuni panti sosial di Yogyakarta yang juga mengidap schizophrenia. Kedua orang ini memiliki kemiripan. Walau tidak memiliki perkataan-perkataan 'sehebat' Toni Blank, saya mulai berpikir, jangan-jangan Purka juga mengidap szhizophrenia karena ia juga sering berbicara 'sok' intelek.

Dalam 2 minggu terakhir, media sosial diisi dengan celaan pada seorang lelaki yang gagal menikah karena diketahui bermasalah dengan beberapa wanita. Yang terkenal di media sosial bukan prahara asmaranya dengan wanita-wanita tersebut, melainkan usaha retorikanya yang gagal dalam sebuah wawancara. Alih-alih berhasil menyusun kata-kata bak kaum intelek, kata-katanya justru melinglungkan. Mungkin ia juga terkena gejala schizophrenia.

Cermatilah! Orang-orang pengidap schizophrenia memiliki ciri yang sama: berbicara seperti orang cerdas atau seolah-olah seperti orang cerdas. Bahkan, sebagian pengidap schizophrenia benar-benar cerdas, seperi tokoh Andrew Laeddis di film Shutter Island atau mungkin Toni Blank yang terkenal itu.

Dengan kecerdasannya, Andrew Laeddis (Leo Dicaprio) dibiarkan berfantasi dengan halusinasinya agar dapat disembuhkan. Sementara itu, Toni Blank, hasil interview dengannya dijadikan film dokumenter, bahkan. Mereka di-manusia-normal-kan.

Orang yang memiliki gangguan jiwa, bagaimanapun bentuknya, harusnya diperlakukan dengan baik sebagaimana orang biasa. Ada pula yang mengatakan, orang gila harusnya diperlakukan seperti orang waras agar sembuh. Waktu saya kecil, Purka yang saya ceritakan di atas, juga diperlakukan bak orang biasa. Bahkan, kadang saya dan anak-anak lain bermain bola dengannya waktu kecil. Pengidap gangguan kejiwaan punya hak asasi sebagai manusia. Tetapi, membiarkan seorang pesakitan gila --yang mungkin juga pengidap schizophrenia-- mengajak beberapa wanita masuk dalam halusinasinya, merupakan tindakan yang kurang bijak tentunya.

[tulisan ini dibuat setelah membaca sebuah tulisan di ndorokakung.com]

Ada berbagai macam alasan orang untuk bercita-cita jadi insinyur, dokter, tukang ledeng, bidan, atau tukang kayu. Motif ekonomi itu pasti. Bahkan jika anda mau bertanya secara personal pada tentara yang baru saja lulus open recruitment, anda akan mendapati mereka ingin jadi tentara bukan hanya karena rasa nasionalisme, tetapi juga karena motif ekonomi, meskipun kita tahu setelah mendapat gemblengan militer yang luar biasa, tentara adalah salah satu korps yang paling siap melakukan apa saja demi negara, khususnya dalam bidang kemiliteran. Lalu, selain alasan ekonomi, adakah alasan lain bagi kita untuk menekuni suatu bidang tertentu?

Ada suatu masa ketika jeda pra-kompetisi liga sepak bola diisi dengan kesibukan para pemain mengurus administrasi kepegawaian alih-alih mengikuti instruksi media officer untuk menunjukkan senyum dan sapa pertama kalinya di tim baru dalam sebuah konferensi pers. Pada masa itu sepak bola jauh dari kata industrialisasi dan moderenisasi seperti sekarang ini. Bahkan para pemain pun harus diangkat menjadi pegawai negeri agar dapat menerima honor bulanan yang diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah setempat.